Rumah Rp. 20 Miliaran Dikabarkan Akan Bebas Dari Pungutan PPn Barang Mewah

Posted on

Rumah Rp. 20 Miliaran Dikabarkan Akan Bebas Dari Pungutan PPn Barang Mewah

Jasa Konsultan Pajak Jakarta – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani memiliki rencana untuk menaikan batas bawah untuk pajak pertambahan nilai barang mewa atas apartemen dan rumah dari yang semula Rp. 20 miliar jadi Rp. 30 miliar.

Menteri Keuangan menambahkan jika pajak pertambahan nilai barang mewah khusus untuk rumah sampai apartemen itu dinilai sangat besar. Menteri Keuangan pun berusaha untuk menurunkan pajak penghasilan berdasarkan pada pasal 22 untuk proses pembelian hunian dari yang awalnya dipungut 5% jadi cukup 1%.

“Dengan ini, kita mengharapkan jika sektor konstruksi akan mengalami banyak peningkatan terutama dari sektor kegiatan usahanya” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan untuk sejumlah kebijakan sektor perpajakan guna menunjang sektor kegiatan investasi serta ekspor, sekarang ini pihaknya tengah memfinalkan beragam kebijakan yang saat ini tengah diproses.

“Yang sekarang akan dikeluarkan, pertama adalah rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang segera diluncurkan untuk membantu menunjang aktivitas ekonomi serta investasi, yang pertama adalah untuk membantu memfasilitasi pajak secara tidak langsung untuk bidang hulu migas serta pengalihan dari participating interest serta uplift. Hal ini sedang kita coba selesaikan bersama Kemenetrian ESDM” jelas Menteri Keuangan.

Tidak sebatas itu saja, pemerintah turut menambah jumlah aktivitas ekspor jasa yang bisa memperoleh fasilitas dari sektor perpajakan insentif dalam bentuk pajak pertambahan nilai dengan tarif 0% yakni 7 jenis jasa terbaru yang saat ini memperoleh PPN tarih 0% yakni jasa makro.

“Saat ini kita sedang memasukan jasa teknologi juga informasi, jasa untuk pengembangan dan penelitian serta jasa hukum, jasa akuntansi pembukuan, jasa interkoneksi, jasa perdagangan, jasa sewa alat angkut serta jasa pengurusan alat transportasi” ungkap Sri Mulyani seraya memberikan tambahan jika sekarang ini tengah dilaksanakan finalisasi untuk Peraturan Menteri Keuangan jadi kita bisa mempunai fasilitas yang hampir sama bahkan menyamai negara-negara lain yang masih berada di rumpun ASEAN.

Berdoa saja semoga kinerja pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkannya, karena dengan demikian, negara Indonesia dari sektor pajaknya bisa mengalami kemajuan sedikit demi sedikit.